TEGAL, WWW.CAKRARAJAWALI.COM // 21/11/2026. Proyek rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I.) Kumisik di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, kini menjadi sorotan LSM Gerakan Masyarakat Pembela Kebenaran (GMPK).
Proyek yang menggunakan anggaran lebih dari **Rp64 miliar melalui mekanisme E-purchasing Tahun Anggaran 2026** tersebut dilaksanakan oleh PT Indo Raya Kabenteng, dengan konsultan supervisi PT INAKKO Internasional Konsulindo. Pekerjaan dijadwalkan berlangsung mulai 20 Mei hingga 31 Desember 2026.
Sorotan ini disampaikan GMPK melalui laporan Nomor **291/GMPK/XI/2026 tertanggal 11 November 2026**, yang memuat sejumlah dugaan persoalan teknis dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Jaringan irigasi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan pertanian di wilayah Bumijawa, Balapulang, Margasari, Jatibarang, hingga Pagerbarang. Karena itu, kualitas pekerjaan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Sebab, dampaknya bukan hanya terhadap bangunan fisik, melainkan juga keberlangsungan distribusi air dan kepentingan para petani.
### 1. Peninjauan BBWS Dipertanyakan, Sejauh Mana Tindak Lanjutnya?
GMPK mempertanyakan tindak lanjut peninjauan yang sebelumnya dilakukan BBWS Pemali Juana untuk mengevaluasi progres serta kesesuaian teknis pekerjaan.
Menurut GMPK, peninjauan lapangan seharusnya menghasilkan evaluasi konkret, rekomendasi teknis, serta tindakan perbaikan apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.
“Jangan sampai peninjauan hanya sebatas formalitas. Masyarakat perlu mengetahui apa saja hasil evaluasi, apa rekomendasinya, dan sejauh mana tindak lanjut terhadap temuan di lapangan,” demikian sorotan Purwanto Ketua DPD GMPK Jateng
GMPK mendesak BBWS Pemali Juana membuka hasil evaluasi tersebut secara transparan agar publik dapat mengetahui perkembangan dan kualitas pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.
### 2. PPK Irigasi dan Rawa II Diminta Memberikan Penjelasan
Sorotan juga diarahkan kepada PPK Irigasi dan Rawa II BBWS Pemali Juana, Mytta Hardini Dirgantari, ST., MT., terkait pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
GMPK mempertanyakan apakah pemeriksaan telah dilakukan secara menyeluruh terhadap mutu material, metode pelaksanaan, dimensi konstruksi, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
Pengawasan proyek bernilai puluhan miliar rupiah dinilai harus dilakukan secara serius, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
GMPK menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan infrastruktur yang berkualitas sesuai spesifikasi dan nilai anggaran yang telah dibayarkan menggunakan uang negara.
### 3. U-Ditch 120 Cm dan Mutu Beton Disorot, Material Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi
Salah satu aspek yang menjadi perhatian GMPK adalah pengadaan dan pemasangan U-Ditch berukuran 120 sentimeter.
Berdasarkan informasi dan dokumentasi yang disampaikan dalam laporan GMPK, terdapat sejumlah dugaan persoalan yang perlu diperiksa lebih lanjut, di antaranya:
– Sebagian unit U-Ditch diduga tidak memiliki identitas pabrikan yang jelas.
– Kesesuaian material dengan standar dan persyaratan teknis yang berlaku dipertanyakan.
– Mutu beton diduga perlu diuji untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi kontrak.
– Di sejumlah titik, terdapat dugaan penggunaan batu blondos pada bagian pekerjaan yang perlu diperiksa kesesuaiannya dengan metode dan spesifikasi teknis.
GMPK menilai dokumentasi lapangan yang disampaikan dalam laporan tersebut harus menjadi dasar pemeriksaan teknis secara objektif, bukan sekadar dibantah tanpa disertai data dan hasil pengujian.
“Jika material yang digunakan sudah sesuai spesifikasi, silakan dibuktikan dengan dokumen teknis, hasil pengujian laboratorium, serta data pengawasan. Jangan sampai persoalan kualitas baru diketahui setelah proyek selesai dan diserahterimakan,” menjadi penegasan GMPK.
### 4. Distribusi Air Pertanian Jangan Sampai Terganggu
GMPK juga menyoroti dugaan dampak penutupan maupun pengurugan saluran irigasi tersier selama proses pekerjaan berlangsung.
Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena saluran irigasi berkaitan langsung dengan distribusi air ke lahan pertanian. Apabila pelaksanaan pekerjaan mengganggu aliran air tanpa pengaturan yang memadai, petani berpotensi menghadapi kendala pengairan.
GMPK mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur irigasi seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Air harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai proyek rehabilitasi irigasi justru menghambat kebutuhan pengairan lahan pertanian.
## LIMA TUNTUTAN TEGAS LSM-GMPK
Atas sejumlah dugaan tersebut, GMPK menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
**1. Audit teknis secara menyeluruh.**
Mendesak BBWS Pemali Juana melakukan pemeriksaan teknis terhadap mutu material, U-Ditch 120 cm, mutu beton, metode pelaksanaan, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi dan dokumen kontrak.
**2. Perbaikan pekerjaan yang terbukti tidak sesuai.**
Meminta agar bagian pekerjaan yang terbukti menyimpang dari spesifikasi segera diperbaiki sesuai rekomendasi teknis. Jika diperlukan, pembongkaran dan penggantian material harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar ditutup atau dirapikan secara visual.
**3. Transparansi dokumen proyek.**
Mendesak keterbukaan informasi mengenai dokumen kontrak, spesifikasi teknis, hasil pengujian material, laporan pengawasan, serta hasil evaluasi pekerjaan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
**4. Tanggung jawab seluruh pihak pelaksana.**
Meminta PPK, kontraktor pelaksana, dan konsultan supervisi menjalankan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2017 beserta perubahan dan ketentuan terkait.
**5. Penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.**
Apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran hukum, penyimpangan yang disengaja, atau potensi kerugian negara, GMPK mendesak aparat penegak hukum melakukan penelusuran sesuai kewenangannya.
## GMPK: UANG NEGARA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN
GMPK menegaskan bahwa laporan dan sorotan yang disampaikan bukan merupakan vonis terhadap pihak tertentu. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, dokumen pendukung, klarifikasi pihak terkait, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Namun, nilai anggaran yang mencapai lebih dari Rp64 miliar dinilai cukup menjadi alasan bagi publik untuk meminta transparansi dan pengawasan serius.
“Jika pekerjaan memang sudah sesuai spesifikasi, buktikan melalui data, dokumen, dan hasil pengujian. Namun, apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai, jangan dibiarkan. Segera lakukan perbaikan sebelum proyek diserahterimakan.” tegas Purwanto
GMPK meminta BBWS Pemali Juana, PPK, kontraktor pelaksana, dan konsultan supervisi memberikan penjelasan terbuka terhadap berbagai sorotan tersebut.
**Jangan sampai proyek bernilai puluhan miliar rupiah selesai secara administratif, tetapi menyisakan persoalan kualitas dan menjadi beban masyarakat serta petani di kemudian hari.**
Uang negara adalah uang rakyat. Penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan.
LSM GERAKAN MASYARAKAT PEMBELA KEBENARAN (GMPK)












