MEDAN, www.Cakrarajawali.com // Mahkamah Agung (MA) resmi mengeluarkan putusan kasasi terkait kasus dugaan korupsi Pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2023 di Dinas PMD Kota Padangsidimpuan. Dalam putusan Nomor 7172 K/PID.SUS/2025, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Akhiruddin Nasution, seorang tenaga honorer (Non-ASN).
Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta 6 tahun penjara, serta membatalkan putusan PN Medan sebelumnya (5 tahun). MA menegaskan Akhiruddin tidak dibebankan uang pengganti karena terbukti tidak menikmati kerugian negara.
Sorotan Prosedural: Jaksa Dituding Persulit Hak Narapidana
Meski sudah inkrah, pihak Kejari Padangsidimpuan di bawah kepemimpinan Kajari Lambok Sidabutar dan Kasi Pidsus Zulhelmi diduga mempersulit hak administratif terdakwa, khususnya pemberian Form D2. Kejari beralasan denda Rp200 juta belum dibayar, padahal Akhiruddin secara sah memilih menjalani masa kurungan substitusi karena keterbatasan ekonomi.
Rencana sita aset terhadap Akhiruddin juga menuai kecaman. Sebagai honorer yang tinggal di rumah kontrakan dan tidak memiliki aset tetap, langkah Kejari dinilai sebagai bentuk intimidasi yang dipaksakan dan tidak berdasar pada fakta ekonomi terdakwa.
Desakan Investigasi kepada Jamwas Kejagung RI
Menyikapi dugaan penyalahgunaan wewenang dan sikap tidak profesional tersebut, muncul desakan kuat agar internal Kejaksaan melakukan audit investigasi menyeluruh.
Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon kepada Bapak Jamwas Kejaksaan Agung RI untuk:
* Melakukan pemeriksaan intensif terhadap Kajari Kota Padangsidimpuan, Lambok Sidabutar, dan Kasi Pidsus Kejari Padangsidimpuan, Zulhelmi, terkait dugaan pelanggaran kode etik, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakpatuhan terhadap SOP dalam eksekusi putusan MA.
* Memerintahkan Kejari Padangsidimpuan untuk segera menerbitkan Form D2 agar terdakwa Akhiruddin Nasution dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga binaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
* Menghentikan segala bentuk intimidasi terkait rencana sita aset yang tidak memiliki dasar hukum kuat dan tidak termaktub dalam amar putusan hakim Mahkamah Agung.
* Melakukan audit kinerja terhadap penanganan perkara di Kejari Padangsidimpuan guna memastikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil tidak tercederai oleh arogansi institusi.
Langkah tegas dari Jamwas sangat diperlukan untuk menjaga marwah institusi Kejaksaan agar tetap bertindak sebagai penegak hukum yang humanis dan berkeadilan, bukan justru menjadi beban bagi rakyat kecil yang telah menjalani hukuman sesuai putusan tertinggi. *(Tim)*
