DEMAK, WWW.CAKRARAJAWALI.COM – Dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar di wilayah Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menjadi sorotan. Warga melaporkan adanya lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan Solar subsidi dalam jumlah besar.
Berdasarkan informasi dan pantauan awak media pada Sabtu, 21 November 2026, sekitar pukul 14.30 WIB hingga 14.43 WIB, di lokasi tersebut terlihat sejumlah tandon atau kempu berkapasitas sekitar 1.000 liter (1 KL). Sebagian tandon terlihat dalam kondisi terisi, sementara lainnya tampak kosong dan diduga disiapkan untuk menampung BBM.
Lokasi berupa area berpagar seng dengan gerbang besi hitam tertutup. Di bagian dalam terdapat bangunan beratap atau kanopi terbuka yang diduga digunakan sebagai tempat aktivitas penyimpanan.
Keberadaan sejumlah tandon berkapasitas besar, terlebih apabila benar berisi Solar subsidi, memunculkan pertanyaan serius mengenai asal-usul BBM, pola pengangkutan, serta tujuan penyimpanannya. Aktivitas tersebut perlu segera ditelusuri guna memastikan apakah berkaitan dengan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
Dugaan Penguasaan Lokasi Mengarah ke Inisial RG
Informasi yang dihimpun dari warga menyebut lokasi tersebut diduga berkaitan dengan seseorang berinisial RG. Namun, informasi mengenai kepemilikan, penguasaan, maupun keterlibatan pihak tertentu masih perlu diverifikasi melalui penyelidikan dan pemeriksaan resmi.
Identitas pihak yang diduga terkait tidak dapat dijadikan kesimpulan sebelum terdapat bukti dan klarifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aparat Diminta Jangan Tunggu Barang Bukti Hilang
Jika benar Solar subsidi disimpan dalam jumlah besar untuk kepentingan pengangkutan atau niaga yang menyimpang, praktik tersebut berpotensi merugikan negara serta mengganggu distribusi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan konsumen yang berhak.
Dugaan ini menjadi alasan kuat bagi aparat untuk segera melakukan pengecekan lapangan, memeriksa legalitas kegiatan, mengidentifikasi jenis dan volume BBM, serta menelusuri asal pasokan dan pihak-pihak yang terlibat.
Masyarakat meminta Polres Demak dan Polda Jawa Tengah tidak mengabaikan informasi tersebut. Penanganan cepat dinilai penting agar apabila terdapat barang bukti, dapat diamankan sesuai prosedur hukum dan tidak hilang sebelum pemeriksaan dilakukan.
Berpotensi Dijerat UU Migas
Apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi, dugaan tersebut dapat ditindak berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi.
Selain itu, aparat diminta memeriksa aspek perizinan penyimpanan, pengangkutan, dan kegiatan niaga apabila ditemukan indikasi kegiatan usaha yang tidak sesuai ketentuan.
Tiga Instansi Diminta Turun Tangan
Sejumlah pihak diminta segera menindaklanjuti dugaan tersebut:
– Polres Demak dan Polda Jawa Tengah, melakukan penyelidikan, pemeriksaan lokasi, serta penelusuran pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
– BPH Migas dan Pertamina, menelusuri asal-usul pasokan Solar, jalur distribusi, serta kemungkinan penyimpangan penyaluran dari SPBU atau pihak pemasok.
– Pemerintah Kabupaten Demak, memeriksa legalitas lokasi, perizinan bangunan, serta izin kegiatan penyimpanan dan usaha apabila ada.
Dugaan penimbunan BBM subsidi bukan persoalan sepele. Jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi mengambil hak masyarakat, mengganggu distribusi energi bersubsidi, dan membuka peluang keuntungan ilegal dari komoditas yang seharusnya dikendalikan negara.
Kini publik menunggu langkah nyata aparat. Jangan sampai dugaan aktivitas penyimpanan BBM subsidi baru ditindak setelah lokasi kosong, tandon dipindahkan, atau jejak distribusi sulit ditelusuri.
Rilis ini merupakan laporan dugaan berdasarkan informasi warga dan dokumentasi lapangan. Kebenaran atas isi tandon, asal BBM, legalitas kegiatan, serta pihak yang bertanggung jawab masih memerlukan verifikasi dan penyelidikan resmi. Pihak-pihak yang disebut atau berkaitan dengan lokasi tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab. (*)











