JOMBANG, CAKRARAJAWALI.COM – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang tata kelola keamanan dan harmoni sosial.
Bupati Jombang H. Warsubi, SH, M.Si menerima apresiasi khusus dari Gubernur Jawa Timur atas keberhasilan daerahnya dalam Evaluasi Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2024.
Dalam evaluasi tersebut, Kabupaten Jombang berhasil menempati peringkat ke-6 sebagai daerah dengan capaian terbaik dalam kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Jombang pada Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tingkat Provinsi Jawa Timur, yang digelar di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (19/12/2025) pagi.
Upacara yang mengusung tema“Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju” tersebut menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat peran aktifnya dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan wilayah, serta ketahanan nasional melalui pendekatan penanganan konflik yang terencana dan berkelanjutan.
Kabupaten Jombang dinilai unggul dalam menciptakan harmonisasi sosial melalui manajemen konflik yang sistematis, terukur, dan responsif.
Keberhasilan ini tidak lepas dari langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengidentifikasi potensi konflik sejak dini, sehingga mampu mencegah eskalasi perselisihan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka di tengah masyarakat.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan semata capaian pemerintah daerah, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat Jombang dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Jombang. Menjaga kedamaian, ketertiban, dan kerukunan sosial merupakan wujud nyata bela negara di masa kini,”ujar Bupati Warsubi.
Ia menambahkan, apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab moral bagi jajaran Pemkab Jombang untuk terus meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor dalam penanganan berbagai persoalan sosial.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antarinstansi dan memastikan setiap permasalahan sosial diselesaikan secara konstruktif, adil, dan berkeadilan bagi semua pihak,”tegasnya.
Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Jombang secara konsisten menyusun dan menjalankan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat sipil.
Terdapat empat pilar utama yang menjadi kunci keberhasilan Kabupaten Jombang dalam menjaga kondusivitas wilayah.
• Pertama, kolaborasi lintas sektor, dengan mengedepankan solusi kreatif yang bersifat win-win solution, bukan sekadar kompromi jangka pendek.
• Kedua, komunikasi efektif, dengan menjadikan dialog terbuka sebagai inti dari setiap proses resolusi konflik.
• Ketiga, inklusivitas, yakni melibatkan seluruh elemen masyarakat agar setiap aspirasi merasa didengar dan dihargai.
• Keempat, evaluasi berkelanjutan, dengan menjadikan setiap dinamika sosial sebagai bahan pembelajaran guna memperkuat strategi pencegahan konflik di masa mendatang.
Capaian ini semakin menegaskan komitmen Kabupaten Jombang sebagai daerah yang aman, damai, dan responsif terhadap dinamika sosial, sekaligus mendukung visi Jawa Timur sebagai provinsi yang rukun, berdaya saing, dan berkelanjutan.
