Semarang, www.cakrarajawali.com // 5/7/2025. Seleksi Calon Taruna (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) layaknya gerbang pembentukan pemimpin-pemimpin masa depan Polri yang cerdas, kompeten, dan berintegritas. Sayangnya, saat proses seleksi di Polda Jawa Tengah 2025, timbul pertanyaan serius soal keadilan dan transparansi.
Pada Sidang Panitia Daerah (Panda) di Gedung Borobudur Polda Jateng, Rabu (2/7/2025), diumumkan hanya 17 Taruna dan 3 Taruni yang lolos ke seleksi pusat. Angka ini sangat tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain:
Polda Metro Jaya: 200 orang (188 Taruna, 12 Taruni)
Polda Jawa Barat: 35 orang (30 Taruna, 5 Taruni)
Polda Jawa Timur: 42 orang (39 Taruna, 3 Taruni)
Polda Jawa Tengah: hanya 20 orang (17 Taruna, 3 Taruni)
Lebih anehnya, sejumlah peserta dari Jateng dengan nilai di atas 74,22 harus berhenti di tahap lokal—padahal dari Polda Metro Jaya, ada peserta dengan nilai di angka 60-an, bahkan berada di peringkat 188, namun tetap dikirim ke tahap pusat.
Apa dasar distribusi kuota ini?
Apakah benar mempertimbangkan jumlah pendaftar?
Apakah skema ini dingin terhadap prestasi nyata?
Padahal Jateng adalah lokasi Markas Besar Pendidikan Akpol, namun justru mendapat kuota paling sedikit.
Kita tidak meminta perlakuan khusus. Yang kami pinta hanyalah keadilan seleksi. Oleh karena itu, kami mendesak:
1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi kebijakan kuota rekrutmen tahun 2025;
2. Publik diberi akses transparan terhadap data dasar pengalokasian kuota: jumlah pendaftar, nilai rata-rata, dan jumlah peserta lolos;
3. Penambahan kuota Catar putra Polda Jateng menjadi minimal 29 orang — sebuah langkah korektif terhadap ketimpangan yang terjadi.
4. Jika nilai tinggi tidak jamin lolos, maka sistem kita perlu diubah. Jangan biarkan calon-calon pemimpin terbaik ditahan hanya karena kuota yang tidak adil.
Keadilan bukan sekadar jargon—ia harus dihadirkan nyata dalam setiap tahap seleksi. Penting bagi Polri agar potensi terbaik bangsa dari Jawa Tengah tidak terbuang sia-sia. Agus SN(*)
