PEMALANG, WWW.CAKRARAJAWALI.COM – Kasus kredit macet di Perseroda BPR Bank Pemalang semakin menyeruak ke permukaan.
Mayoritas debitur bermasalah disebut berasal dari kalangan elite, termasuk anggota DPRD Pemalang.
Fakta ini menimbulkan stigma buruk di masyarakat, bahwa lembaga legislatif daerah ikut terseret dalam krisis keuangan bank daerah tersebut.
Ketua DPRD Pemalang, Martono, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa lembaga dewan secara kelembagaan tidak pernah memiliki program kerja sama dengan BPR dalam penyaluran kredit.
“Setahu saya, tidak ada program atau kerja sama antara DPRD dengan BPR terkait kredit. Itu urusan perbankan langsung dengan nasabah masing-masing,” ujarnya, Senin (29/9).
Meski begitu, Martono tidak menampik adanya pandangan publik bahwa citra DPRD tercoreng akibat ulah oknum anggotanya yang tersangkut kredit macet.
“Memang ada stigma di masyarakat, seolah-olah dewan ikut terseret. Padahal secara kelembagaan, kami tidak ada kaitannya,” tambahnya.
Ia menegaskan, DPRD hanya bisa memberi dorongan moral kepada anggotanya untuk bertanggung jawab secara pribadi atas utang mereka.
“Kami hanya bisa memberikan motivasi kepada anggota agar memenuhi kewajiban, melunasi tunggakan, supaya tidak merugikan masyarakat dan nama baik lembaga,” tegasnya.
Martono juga menyebut belum pernah ada komunikasi resmi antara DPRD dengan pihak BPR maupun aparat penegak hukum terkait persoalan kredit macet ini.
“Tidak ada komunikasi, karena memang tidak ada kaitannya dengan lembaga kami,” katanya.
Pejabat Perseroda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pemalang mengakui adanya kredit bermasalah dengan nilai fantastis tersebut.
“Iya benar, ada kredit macet sekitar Rp12 miliar. Itu bagian dari risiko penyaluran kredit. Tidak mungkin semuanya lancar. Namun kasus ini sedang dalam penanganan,” ujar Direktur Perseroda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pemalang, Novalia, Selasa (23/9/2025).
Yang mengejutkan, sebagian debitur macet ternyata merupakan anggota DPRD Kabupaten Pemalang.
Kondisi ini membuat beban keuangan bank semakin berat, bahkan terancam gagal likuiditas.
Kasus kredit macet ini kini tengah menjadi sorotan masyarakat Pemalang.
Publik mendesak agar aparat penegak hukum, termasuk OJK dan kejaksaan, turun tangan melakukan investigasi mendalam.
Pasalnya, bila dibiarkan, skandal ini bukan hanya menghancurkan kepercayaan terhadap BPR, tetapi juga mencoreng integritas lembaga legislatif daerah.
(*)
